Wednesday, January 25, 2012

Skripsi Hukum Penyalahgunaan Narkoba


     Kali ini blog Naruto vs Onepiece akan memberikan Skripsi Hukum tentang tindak pidana penyalahangunaan Narkoba. Disini anda dapat melihat contoh latar belakang dan perumusan permasalah sampai Bab I secara penuh. Apabila anda menginginkan Skripsi dibawah secara utuh anda dapat Download di bawah postingan ini. Mungkin dibawah ini adalah sedikit contoh Skripsi Hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
1.   Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya
Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Dalam hal hukum, tentunya semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

1
 
Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan, contohnya sanksi pidana yang dapat

2
 
juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.
Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 2 ayat 2 :
a.   Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
b.   Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
c.   Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.1

Namun di sisi lain narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara. Hampir setiap negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap.
 



3
 
Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpatisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundang-undangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama.
Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat komplek, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

4
 
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.2 adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.


2Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007. Hal. 188.

 
Hal ini merupakan tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5
 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal “dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.3


3Ibid., hal. 186.

 
Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

6
 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :
a.   Siapa saja yang dapat disebut pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
b.   Bagaimanakah kedudukan pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika menurut KUHP ?
2.   Penjelasan Judul
Judul skripsi ini adalah “Kajian Yuridis Tentang Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Ngawi”. Agar makna judul tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :
a.   Kajian, adalah “hal mengkaji sesuatu”.4
b.   Yuridis, adalah “menurut hukum atau secara hukum”.5
c.   Pelaku, adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
d.   Penyalahgunaan, adalah perihal menyalahgunakan sesuatu perbuatan.

 




7
 
e.   Tindak Pidana, adalah. “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”. 6
f.    Narkotika, adalah “sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan”.7
g.   Di Kabupaten Ngawi, adalah daerah hukumnya di wilayah Kabupaten Ngawi, yang menjadi lokasi penelitian ini.
3.   Alasan Pemilihan Judul
            Adapun beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
a.   Bahwa dengan diundangkannya Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubilk Indonesia, yang menegaskan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian tentang tugas dan fungsi Kepolisian terutama di bidang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

 






8
 
b.   Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah perkara pidana penyalahgunaan narkotika menyebabkan semakin meningkat pula tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk mengungkap suatu perkara pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga menarik untuk diteliti penyebabnya.
c.   Bahwa pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana khususnya perkara pidana penyalahgunaan narkotika menarik untuk diteliti sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.
d.   Bahwa data-data yang saya butuhkan dalam penelitian ini mudah didapatkan sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, karena saya sebagai mahasiswa juga sebagai anggota Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi.
4.   Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
a.   Untuk mengetahui tentang yang dapat disebut pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b.   Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika menurut KUHP.
c.   Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat – syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi.



9
 
5.   Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.   Pendekatan masalah.
      Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu : “Pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.”8 Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.
b.   Sumber data.


8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 17.

 
      Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah asal data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan sumber data sekunder adalah asal data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya.

10
 
      Dalam hal ini sumber data primernya adalah Bapak Sujarwanto selaku Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi, sedangkan sumber data sekundernya adalah berupa berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, catatan-catatan yang relevan, koran, majalah dan dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan.
c.   Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
      Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu studi lapangan dan kemudian studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer atau data yang langsung dari sumbernya dengan mengadakan wawancara dan observasi. “Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.”9 Wawancara saya lakukan dengan Bapak Sujarwanto selaku Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi.
 



11
 
Sedangkan untuk observasi atau pengamatan, saya melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Kesatuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Ngawi dengan membuat catatan dari hasil pengamatan secara sistematis tentang penyidikan suatu perkara pidana narkotika, Kemudian studi kepustakaan saya berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, catatan kuliah, dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.
      Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. “Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.”10 Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.

 




12
 
d.   Analisis data.
            Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. “Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.”11 Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.
            Adapun analisis data yang saya lakukan adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karateristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.
6.   Pertanggungjawaban Sistematika
            Sistematika penulisan skripsi ini pendahuluan saya tempatkan pada bab I, karena sebelum sampai pada pembahasan materi-materi pokok perlu terdapat bab yang mendahuluinya. Bab I pendahuluan ini terbagi menjadi enam sub bab, yaitu permasalahan : latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, kemudian metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika.
 



13
 
            Kemudian Bab II membahas tentang pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bab II ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu tindak pidana narkotika, jenis – jenis narkotika, para pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.
            Selanjutnya Bab III membahas tentang kedudukan pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika dalam kajian KUHP. Bab III ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu kasus hukum pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika, penetapan hukum oleh Pengadilan Negeri Ngawi dan dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara pidana penyalahgunaan narkotika.
Bab IV adalah penutup, karena akhir dari pembahasan meteri-materi pokok perlu ada bab penutup. Dalam bab IV ini terdapat dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.


* Download Bab I
* Download Bab II
* Download Bab III
* Download Bab IV
* Download Daftar Bacaan



No comments:

Post a Comment

Artikel dari Naruto vs Onepiece

free counters