Thursday, January 26, 2012

Skripsi Hukum tindak pidana tabrak lari

     Hai hai sahabat Naruto vs Onepiece bagaimana kabar sahabat kali ini? Semoga baik-baik saja semuanya amieen. Tidak perlu basa-basi lagi, kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan Skripsi Hukum tentang Tindak Pidana tabrak lari. Di blog ini, selain anda dapat melihat-lihat Profil Anime, Komik anime dan film anime, anda juga dapat melihat-lihat Skripsi Hukum dan kumpulan Makalah seperti apa yang anda inginkan. Sampai saat ini Blog Naruto vs Onepiece telah memposting Skripsi Hukum sebanyak 4 skripsi, dan doakan saja semoga Blog Naruto vs Onepiece dapat memposting lebih banyak tentang Skripsi Hukum dan kumpulan makalah yang dapat membantu anda dalam memperoleh gelar Sarjana. Berikut daftar Skripsi Hukum yang sudah saya Posting sebelumnya :


      Di bawah ini saya kasih Bab 1 secara penuh Skripsi hukum tentang tindak pidana tabrak lari. Apabila anda menginginkannya secara utuh, anda dapat Download pada link di bawah postingan ini.

1.    Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusannya
        Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya.
        Apabila antara alat – alat transportasi dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan menimbulkan dampak yang tidak baik, misalnya timbulnya kemacetan lalu lintas terlebih lagi jika disertai dengan kesadaran warga masyarakat sebagai pengguna jalan raya akan menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Akibat hukum yang terjadi terhadap pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas lebih – lebih yang mengakibatkan korban harta benda dan manusia ( cacat tetap, meninggal ), seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.1 Mengingat jumlah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang mempunyai kecenderungan yang meningkat maka penjatuhan hukum pidana terhadap Pasal 359 KUHP diharapkan mampu menekan lajunya kecelakaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
        Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.2
     Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelasaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.
Berdasarkan hal di atas saya mengajukan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Wewenang Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Ngawi”.
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut :
a.    Bagaimanakah wewenang polisi lalu lintas dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di jalan raya di wilayah hukum Polres Ngawi ?
b.    Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2.     Penjelasan Judul
Untuk memahami judul skripsi ini perlu dijelaskan mengenai maksud dari judul skripsi “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Wewenang Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Ngawi”, sebagai berikut :
a.    Tinjauan, adalah mempelajari atau menelaah sesuatu.3
b.    Yuridis, adalah secara hukum atau menurut hukum.4               
c.    Pelaksanaan, adalah proses atau cara melaksanakan.
d.    Wewenang, adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak.
e.    Polisi Lalu Lintas, adalah seseorang yang memelihara keamanan dan     keselamatan lalu lintas.
f.    Pelaku, adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
g.    Tindak Pidana, adalah “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman”.5
h.    Tabrak Lari, adalah kurangnya kesadaran atau tidak adanya rasa tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengalami musibah kecelakaan karena alasan tertentu meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas begitu saja tanpa memberikan pertolongan atau melaporkannya kepada petugas kepolisian.
i.    Jalan Raya, adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain.
j.    Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah Undang – Undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
k.    Wilayah Hukum, adalah daerah hukum atau tempat yang mempunyai kedudukan hukum.
l.    Polres Ngawi, adalah Kepolisian Resor dalam wilayah hukum Kabupaten Ngawi, yang menjadi lokasi penelitian ini.
3.    Alasan Pemilihan Judul
Adapun beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
a.    Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah  perkara tindak pidana tabrak lari di Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi menyebabkan semakin meningkat pula tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dari Kepolisian Kabupaten Ngawi, sehingga menarik untuk diteliti sebab–sebab meningkatnya jumlah perkara tindak pidana tabrak lari.
b.    Bahwa pelaksanaan penyidikan suatu perkara pidana khususnya perkara pidana tabrak lari di Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menarik untuk diteliti.
c.    Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubilk Indonesia, yang menegaskan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian tentang tugas dan fungsi Kepolisian terutama di bidang penegakan hukum.
d.    Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menegaskan tentang wewenang polisi lalu lintas dan proses penegakan hukum dalam tindak pidana tabrak lari, sehingga perlu diteliti tentang wewenang polisi lalu lintas dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas.
e.    Bahwa data-data yang saya butuhkan dalam penelitian ini mudah didapatkan sehingga dapat menghemat biaya dan waktu, karena saya sebagai mahasiswa juga sebagai anggota Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi.
4.    Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
a.    Untuk mengetahui wewenang polisi lalu lintas dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di jalan raya di wilayah hukum Polres Ngawi.
b.    Untuk mengetahui dan memahami tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana tabrak lari berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
c.    Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Soerjo Ngawi.
5.    Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a.    Pendekatan masalah.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu : “Pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.”6 Pendekatan yuridis normatif ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai kosekuensi hukum yang jelas.
Melalui pendekatan yuridis normatif ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.
b.    Sumber data.
    Berdasarkan judul di atas  sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini sumber data primernya adalah Bapak Prayoga Angga selaku Kepala Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi. Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari buku-buku literatur, peraturan perundangan dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari.

    “Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder”.7 Adapun yang menjadi tujuan pada sumber data untuk mencari keterangan tentang besar-kecilnya atau banyak-tidaknya kasus pidana tabrak lari yang tercatat di Kepolisian dan Pengadilan setempat, juga data yang berisi tentang proses persidangan sampai putusan.
c.    Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu studi lapangan dan kemudian studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer atau data yang langsung dari sumbernya dengan mengadakan wawancara dan observasi. “Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.”8 Wawancara saya lakukan dengan Bapak Prayoga Angga selaku Kepala  Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ngawi. Kemudian studi kepustakaan saya berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan.
     Buku literatur dan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, catatan kuliah, dokumen serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. “Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.”9 Prosedur pengolahan dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu yang hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain, sehingga tersusunlah karya yang sistematis.
d.    Analisis data.
    Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data.“Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.”10
    Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Adapun analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karateristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.
6.    Pertanggungjawaban Sistematika
Sistematika penulisan skripsi ini pendahuluan saya tempatkan pada bab I, karena sebelum sampai pada pembahasan materi-materi pokok perlu terdapat bab yang mendahuluinya. Bab I pendahuluan ini terbagi menjadi enam sub bab, yaitu permasalahan : latar belakang dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, kemudian metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika.   
Kemudian bab II membahas tentang wewenang polisi lalu lintas dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari di jalan raya di wilayah hukum Polres Ngawi. Bab II ini terdiri atas dua sub bab, yaitu wewenang polisi lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan upaya penindakan polisi lalu lintas dalam tindak pidana tabrak lari di wilayah hukum Polres Ngawi.
Selanjutnya bab III membahas tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana tabrak lari berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam bab III ini terdapat tiga sub bab, yaitu kasus pidana tabrak lari, proses penegakan hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana tabrak lari dan analisis putusan Pengadilan Negeri Ngawi terhadap pelaku pidana tabrak lari.
Bab IV adalah penutup, karena akhir dari pembahasan meteri-materi pokok perlu ada bab penutup. Dalam bab IV ini terdapat dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

* Download Bab I
Download Bab II
Download Bab III
* Download Bab IV
* Download Daftar Bacaan

2 comments:

  1. mantapsssss

    bagus juga tuhh skripsinya
    share ya..heeeeheee

    pebrian06@gmail.com

    ReplyDelete

Artikel dari Naruto vs Onepiece

free counters